Transparansi bukti

Sumber dan Koreksi

Sumber dipilih berdasarkan kewenangan terhadap klaim, keterlacakan, tanggal, dan kemampuan pembaca memeriksa konteksnya. Kami menggunakan sumber pemerintah untuk hukum serta kebijakan Indonesia dan tidak memakai satu hasil pencarian sebagai bukti keras tentang DEWA1000.

Urutan sumber

Untuk hukum dan kebijakan, prioritas diberikan pada JDIH, Komdigi, BPK, PPATK dan OJK. Untuk fakta merek, dibutuhkan dokumen pihak pertama dengan kepemilikan yang dapat diuji atau sumber independen yang saling menguatkan. Search result, cuplikan, forum dan materi promosi hanya dapat menunjukkan bahwa suatu klaim beredar.

Cara kami mengutip

Tautan sumber memakai nama lembaga atau kegunaan dokumen, bukan alamat mentah. Kami menyebut apa yang didukung dan apa yang tidak. Sumber negara mengenai transaksi perjudian daring, misalnya, menjelaskan konteks Indonesia dan tidak membuktikan bahwa metode tertentu tersedia di DEWA1000.

Mengajukan koreksi

Kirim judul halaman, kalimat yang dipersoalkan, alasan, sumber pembanding dan tanggal melalui alamat koreksi redaksi. Jangan kirim kredensial atau dokumen pribadi. Redaksi menilai relevansi, otoritas sumber dan dampaknya pada kesimpulan.

Hasil koreksi

Kesalahan faktual diperbaiki pada halaman terkait. Jika bukti baru hanya mempersempit klaim, bahasa dan kesimpulan diperbarui. Permintaan yang semata-mata bertujuan menghapus kritik berbasis bukti tidak otomatis diterima.